Perhutani Sambangi Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Banyuwangi Barat - Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat lakukan koordinasi ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi di Kantor Kejaksaan Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 63 Banyuwangi, pada Rabu (11/12/2024).

Koordinasi yang dibahas seputar penguatan peran Kejaksaan dalam kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat dimana tepatnya Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat memberikan jasa hukum kepada: Negara, Instansi pemerintah, Lembaga negara, Badan usaha yang memiliki kepentingan pemerintah.

Baca juga: Keakraban Babinsa Sidotopo Wetan dan Warganya Tumbuhkan Kekompakan Serta Kemanunggalan

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Muklisin mengatakan dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani selalu melibatkan multi stake holder.

“Salah satu nya dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi, ” ujar Muklisin.

Baca juga: Perhutani KPH Lawu Ds Lakukan Siaran Langsung Bersama RRI Pro 2 FM Madiun

“Alhamdulillah selama ini terjalin hubungan yang baik dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi sebagai bentuk sinergitas, ” pungkasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi Suhardjono S.H., M.H mengatakan selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baca juga: Serah Terima Jabatan Ketua Persit Kartika Candra Kirana Cabang L Kodim 0831/ST

“Yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, ” kata Suhardjono.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Arief Ramadhoni S.H., M.H mengatakan Tugas dan fungsi JPN, antara lain: Memberikan bantuan hukum secara litigasi (dalam pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan), Memberikan pendapat hukum, Memberikan pendampingan hukum, Memberikan audit hukum, Melakukan tindakan hukum lain.

Baca juga: DPP LIPPI Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya Fasilitasi Para Pebalap Liar di Jakarta

“Melakukan penegakan hukum, seperti mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan, Membela kepentingan negara dan masyarakat dan Membantu pembangunan dengan memecahkan masalah yang muncul dalam proses pembangunan, ” lanjut jaksa yang akrab dipanggil Dhoni ini.@Red.