Perhutani Probolinggo Bersama Tim Kantor Perhutani Divre Jatim Pastikan Aset Perhutani Tetap Berdaulat dan Aman Tanpa Sengketa.

Probolinggo (12/2/2025) – Dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya Hutan yang tertib dan berkelanjutan, Perhutani Probolinggo bersama Tim Kantor Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan verifikasi menyeluruh terhadap tanda batas atau pal DK di wilayah Perhutani KPH Probolinggo.

Aset yang dimaksud meliputi tanah, rumah dinas, serta kantor operasional, yang merupakan fondasi strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perhutani dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH Probolinggo.

Baca juga: Kaper BKKBN Jatim dan Rektor Unair Audiensi Percepat Strategi Penurunan Stunting

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga keutuhan dan integritas aset, sehingga setiap penetapan batas tanah dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mencegah intervensi dan gangguan dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Verifikasi yang dilakukan secara sistematis tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pengamanan aset, tetapi juga sebagai upaya proaktif untuk mengantisipasi potensi konflik tanah yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan pengelolaan Hutan.

Baca juga: H R Paku Ganefo Dondang, Harapkan Kapolri Proses Edy Mulyadi

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Perhutani Probolinggo H.Misbakhul Munir, S.Hut saat di konfirmasi menyatakan,

“Kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga integritas aset Perhutani melalui pengawasan yang ketat dan penegakan aturan. Melalui upaya verifikasi tanda batas atau pal DK, kami memastikan bahwa tanah, rumah dinas, dan kantor operasional dapat berfungsi tanpa gangguan, sehingga mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang optimal.”

Baca juga: Peluncuran Resmi Pil KB Ibu Menyusui Oleh BKKBN

Sementara itu, Wariman perwakilan dari Tim Kantor Perhutani Divisi Regional Jawa Timur menambahkan,

“Pemantauan berkala terhadap pal DK merupakan bagian dari strategi kami untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Kami yakin, langkah ini akan menekan potensi intervensi ilegal dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengamanan aset Perhutani, sekaligus mendukung agenda keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya hutan.”

Baca juga: Pelatihan Sadapan Metode Bor Resmi di Adakan Perhutani

Kegiatan pemantauan ini menjadi wujud nyata sinergi antar bagian dalam rangka melindungi aset vital yang mendukung fungsi operasional. Dengan pengamanan yang optimal, diharapkan pengelolaan hutan Perhutani tidak hanya berjalan dengan tertib, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di kabupaten Probolinggo dan Lumajang khususnya.@Red.